SUARAAKTUAL.CO | KUANSING - Wakil Ketua I DPRD Kuansing Darmizar memimpin Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kuansing, Rabu (31/7/2024).

Rapat Paripurna DPRD Kuansing dihadiri Waka II Juprizal beserta Anggota DPRD, Bupati Suhardiman Amby, Kapolres, Kejari, BNNK, Sekwan Nafisman, Plt Sekda, Asisten, Ketua KPU, Bawaslu, Kaban, Kadis, Kabag, Kabid, Camat dan Insan Pers.

Waka I DPRD Darmizar menyebutkan sebagaimana disampaikan Setwan Nafisman bahwa dari 35 anggota DPRD Kuansing, yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini adalah 25 orang.

"Selasa (25/6/2024) kita telah mendengarkan bersama Jawaban Pemerintah, atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kuansing terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023," ujarnya.

Sementara Juru Bbicara DPRD Syafril menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 tersebut, sudah dilakukan pembahasan oleh Komisi-komisi bersama semua OPD di lingkungan Pemkab Kuansing hingga disampaikannya pendapat akhir DPRD Kuansing sekarang ini.

"Sebagai sebuah lembaga, DRPD Kuansing perlu memberikan Pendapat Akhir terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023," paparnya.

Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 perlu disampaikan pendapat akhir, berdasarkan:
-Laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);
-Kegiatan Pemda tahun 2023 dapat disampaikan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh komisi-komisi;
-Penerimaan PAD;
-OPD harus lebih teliti;
-Agar dapat dicatat dan diawasi;
-Harus lebih serius dan lebih maksimal dalam pengelolaan anggaran;
-Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan.

"Berdasarkan hasil pembahasan bersama, DPRD menilai Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, yang disampaikan Pemerintah Daerah melalui Bupati Kuansing dinilai layak untuk disahkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023," tambahnya.

Setelah menyampaikan pendapat akhir DPRD Kuansing, terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2023 melalui juru bicara DPRD H Syafril, maka Pimpinan Sidang Darmizar mempertanyakan kepada seluruh anggota DPRD, apakah setuju Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Perda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah?.

"Setuju" jawab 25 anggota DPRD yang hadir tersebut.

Mendapat kata sepakat dari anggota DPRD Kuansing yang hadir tersebut, maka Darmizarpun mengetuk palu sebagai tanda disetujui. Persetujuan dan pengesahan itu pun ditandai dengan penandatanganan serta penyerahan buku Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 pada Bupati Kuansing H Suhardiman Amby.

Bupati Kuansing H Suhardiman Amby sangat mengapresiasi persetujuan dan pengesahan yang dilakukan DPRD Kuansing.

Sehingga Bupati Suhardiman Amby mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota DPRD Kuansing, yang telah hadir dan mengesahkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2023 ini.

"Ini menjadi pertanda kalau eksekutif dan legislatif punya kesamaan pandangan. Tidak saja sebagai mitra, tetapi juga memiliki kedudukan yang sejajar dalam menjalankan pemerintah daerah," tukasnya.**