SUARAaktual.co | Pekanbaru,_ Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di DPRD Riau periode 2020 hingga 2021 berangsur terungkap. Pernyataan Muflihun (biasa disapa Uun) kepada media mengungkapkan bukti adanya keterlibatan beberapa anggota pimpinan DPRD Riau. Akankah Kapolda Riau berani menindaklanjuti temuan tersebut?
Muflihun yang dilansir dari Antara, memberikan keterangan kepada awak media pada Senin, 5 Agustus 2024, usai menjalani pemeriksaan selama sembilan jam oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau.
Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Muflihun dalam kasus tersebut.
Menanggapi pertanyaan media, Uun mengatakan kasus SPPD fiktif di DPRD Riau melibatkan banyak pihak, termasuk unsur pimpinan DPRD Riau.
"Kalau urusan perjalanan dinas tentu semua pihak ikut terlibat, termasuk ASN, tenaga honorer, pimpinan, anggota DPRD, saya harap bisa diselesaikan," ujar Uun.
Pada tes kedua ini, Muflihun diuji selama 9 jam.
Kombes Pol Nasriadi, Dirkrimsus Polda Riau kepada media mengatakan, pemeriksaan kali ini terpaksa ditunda karena Muflihun tampak sangat lelah dan dokumen yang harus diserahkan hanya sedikit.
"Pemeriksaan belum kelar karena saksi lelah dan tidak konsentrasi menjawab sehingga meminta pemeriksaannya sebagai saksi dipending. Karena tadi tak banyak data yang dibawa sehingga hanya menjawab seingatnya saja. Dijadwalkan pemeriksaan berikutnya pada Kamis ini," jelas Nasriadi.
Menjawab asumsi masyarakat yang mengatakan Muflihun terkesan menghindar dari pemeriksaan penyidik Polda Riau, Uun dengan tegas menampiknya.
Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah lari dari tanggung jawab, melainkan ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk hadir.
"Saya tidak pernah lari, hanya situasinya waktu itu tidak memungkinkan saya hadir. Kita sudah bersurat secara resmi sebagai tanda kita patuh pada negara ini," ujarnya.
Dalam keterangan persnya, Muflihun juga menyampaikan pesan kepada masyarakat agar mendukung proses hukum di Polda Riau.
Ia berharap kasus yang melibatkan 12 ribuan SPJ fiktif dan 35 ribuan tiket pesawat fiktif itu dapat diungkap secara terang benderang demi menemukan kebenarannya, terlebih pada momen politik saat ini.
"Saya harap masyarakat bisa melihat ini secara objektif dan tidak mempolitisasi," lanjutnya.
Kasus ini ibarat gunung es, semakin dalam diungkap, semakin banyak pihak yang terlibat. Dengan adanya dugaan keterlibatan unsur pimpinan DPRD Riau, mampukah Kapolda Riau menunjukkan keberaniannya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu?
Hanya waktu yang bisa menjawabnya.
Komentar Anda :
