SUARAaktual.co | Pekanbaru,_ Pada Senin, 10 Juni 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengadakan rapat paripurna pertama masa persidangan III tahun sidang 2023/2024. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian laporan panitia khusus mengenai pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ginda Burnama dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri serta Nofrizal. Dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, hadir Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2023, Krismat Hutagalung, membacakan laporan Pansus yang memberikan catatan untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru, termasuk Dinas PUPR, Perkim, Kesbangpol, Disdik, Diskes, Satpol PP, DLHK, Disperindag, Damkar, Dinsos, dan OPD lainnya.

Evaluasi Kinerja Dinas PUPR dan Penanganan Banjir

Laporan Pansus menyoroti lemahnya pengawasan Pemerintah terhadap perbaikan jalan rusak akibat proyek jaringan IPAL dan PDAM. "Pengawasan terhadap jalan rusak akibat adanya galian IPAL maupun PDAM tidak berjalan efektif dan mengakibatkan jalan makin rusak parah," ungkap Krismat.

Selain masalah jalan rusak, penanganan banjir juga menjadi perhatian utama. Pansus menilai Pemerintah belum serius dalam upaya pencegahan banjir, terbukti dengan bertambahnya titik banjir di Kota Pekanbaru.

"Sudah banyak dilakukan kajian, tapi titik banjir kian bertambah saja. Pemerintah harus fokus membangun drainase baru dan melakukan normalisasi anak sungai untuk mengurangi potensi banjir," kata Krismat.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah perlu melakukan pemetaan titik banjir serta membuat master plan banjir yang komprehensif untuk setiap titik di Pekanbaru.

Harapan dan Rekomendasi untuk Pemko Pekanbaru

DPRD Kota Pekanbaru berharap catatan yang disampaikan oleh tim Pansus dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Pekanbaru, terutama terkait penggunaan anggaran di setiap OPD. DPRD menekankan pentingnya menghindari pergeseran anggaran yang tidak prioritas kecuali dalam situasi mendesak.

Anggota DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid, menyatakan, "Kita berharap pergeseran anggaran yang sifatnya tidak prioritas tidak terjadi lagi, kecuali dalam situasi mendesak sebagaimana yang disampaikan tim Pansus."

Menanggapi laporan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendengar catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim Pansus dan anggota DPRD. "Pada prinsipnya, ada catatan yang harus kita perbaiki dan menjadi bahan evaluasi untuk kita ke depannya," kata Indra Pomi.

Dengan demikian, diharapkan bahwa evaluasi dan rekomendasi ini dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru di masa mendatang, khususnya dalam mengelola anggaran dan menangani isu-isu penting seperti infrastruktur jalan dan penanganan banjir.

(adv/rd)