SUARAaktual.co | Pekanbaru,_ Penjabat (PJ) Gubernur Riau SF Hariyanto membuka acara evaluasi kinerja pemerintah kabupaten dan kota dalam implementasi program untuk menurunkan prevalensi stunting tahun 2024. Acara tersebut berlangsung di Hotel Aryaduta Pekanbaru pada Rabu (29/5/2024).

Tujuan kegiatan selama dua hari ini adalah untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan delapan langkah konvergensi untuk mengurangi stunting berdasarkan kinerja tahun 2023. Acara ini juga bertujuan untuk memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam implementasi langkah-langkah konvergensi tersebut.

Peserta kegiatan terdiri dari tim percepatan penurunan stunting dari 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau, tim penilaian kinerja pemerintah daerah, serta tim pengawas stunting provinsi.

Proses penilaian dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, review data monitoring dan evaluasi dari langkah-langkah konvergensi yang telah dilakukan. Kedua, kunjungan lapangan untuk validasi data dan pengumpulan bukti tambahan melalui FGD. Dan ketiga, penilaian kinerja berdasarkan presentasi dari tim percepatan penurunan stunting kabupaten dan kota serta sesi tanya jawab.

SF Hariyanto menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan integrasi program pencegahan dan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, penilaian kinerja menjadi penting sebagai hasil dari pembinaan dan pengawasan ini serta sebagai komitmen kepala daerah dalam upaya pencegahan stunting yang terintegrasi dan konvergen.

Dia menekankan perlunya kerja sama yang lebih optimal antara semua pemangku kepentingan, termasuk OPD, pemerintah desa, dan kelurahan, untuk mencapai tujuan ini secara kolaboratif dan konvergen.

SF Hariyanto juga mengimbau agar pemerintah kabupaten dan kota mengakselerasi intervensi melalui konvergensi intervensi serentak pada semua sasaran, sesuai arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Intervensi ini mencakup pendataan, penimbangan, dan edukasi, serta memastikan ketersediaan antropometri dan sumber daya manusia yang terlatih di Posyandu.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik dari APBD, APBN, maupun CSR, untuk mendukung program pencegahan dan penurunan stunting ini. Evaluasi rutin pelaksanaan intervensi gizi spesifik juga diharapkan dilakukan dan dilaporkan secara berkala kepada Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

(adv/rd)