Advertorial
Pemerintah Provinsi Riau Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk Tahun 2023
Kamis, 30 Mei 2024 - 19:11:32 WIB
|
Provinsi Riau kembali mendapatkan penghargaan bergengsi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2023. |
SUARAaktual.co | Pekanbaru,_ Provinsi Riau kembali mendapatkan penghargaan bergengsi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2023. Prestasi ini menandai kali ke-13 berturut-turut Pemerintah Provinsi Riau berhasil mempertahankan opini WTP tersebut.
Penjabat Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengucapkan terima kasih kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau. Beliau menekankan pentingnya semangat kerja maksimal untuk membangun daerah, dengan harapan opini WTP ini menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.
"Saya mengajak seluruh perangkat daerah dan jajaran Pemerintah Provinsi Riau untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik demi membangun daerah ini. Hasil pemeriksaan BPK diharapkan menjadi pemacu dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas kinerja keuangan Pemprov Riau di masa depan," ujar SF Hariyanto saat menghadiri rapat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Pekanbaru, Kamis (30/05).
SF Hariyanto juga menegaskan bahwa Pemprov Riau telah berusaha menjalankan program pembangunan dan menyusun laporan keuangan dengan sebaik mungkin sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran.
Untuk ke depannya, seluruh jajaran Pemprov Riau diharapkan selalu mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
"Pengelolaan keuangan harus terus diupayakan agar hasilnya memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas," tambahnya.
Selain itu, Ahmadi Noor Supit, Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, mengimbau pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, seperti perbaikan infrastruktur jalan yang dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
"Manajemen kas harus diperhatikan agar semua kegiatan pemerintahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan keuangan. Pengawasan yang ketat dan tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan setiap alokasi dana digunakan sesuai dengan peruntukan dan prioritas," ujar Ahmadi Noor Supit.
Dengan terus berkomitmen pada pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan Pemprov Riau dapat mempertahankan prestasi ini dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
(adv/rd)
Komentar Anda :