SUARAaktual.co | PEKANBARU - Kepala Biro (Karo) Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur mengatakan bahwa penyelenggaraan ibadah Umrah dan Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah di bawah Koordinasi Menteri Agama.

"Menteri Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian/Instansi terkait," kata Zulkifli Syukur saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Provinsi Riau di Hotel Grand Central.

Menurut Karo Kesra Setdaprov Riau, penyelenggaraan ibadah umrah dan haji memerlukan kerja sama yang erat dan koordinasi intensif, serta memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan amanah.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan ibadah umrah dan haji secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Umrah dan Haji.

Zulkifli Syukur juga menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah umrah dan haji telah menjadi "agenda" tetap Pemerintah untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang hendak berumrah maupun berhaji.

"Oleh karena itu, perlu adanya media komunikasi masyarakat tentang pelaksanaan ibadah umrah dan haji yang benar agar masyarakat lebih memahami. Pelayanan ibadah Umroh dan Haji di Riau juga memerlukan SDM yang handal dan amanah agar yang hendak melakukan ibadah umrah dan haji dalam pelaksanaannya benar-benar matang," ujarnya.

Zulkifli Syukur menilai kehadiran Dewan Pimpinan Daerah Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia Provinsi Riau telah memberikan landasan kemajuan bagi seluruh DPD SAPUHI Riau sendiri. Katanya, DPD SAPUHI Riau menjadikan organisasi ini akan lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang ada, khusus terhadap persoalan yang menyangkut masalah Umrah dan Haji. **Irul