SUARAaktual.co | Pekanbaru,_ Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Pekanbaru Tahun 2023 kembali dibahas Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kali ini, pembahasan tersebut diulik bersama Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru.

Pembahasan yang digelar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), berlangsung pada Selasa (4/10/2022). Yang mana, RDP itu membahas anggaran yang akan didapatkan oleh Diskes Kota Pekanbaru dalam APBD Tahun 2023.

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru H Ervan, didampingi anggota Komisi III lainnya Hamdani, Irman Sasrianto dan H Suherman. Sedangkan dari Diskes Kota Pekanbaru, diikuti oleh sang Kepala Dinas (Kadis) dr Zaini Rizaldy, beserta Sekretaris David Oloan dan jajarannya.

Dalam RDP itu, Komisi III bersama Diskes selaku mitra kerja, mulai membahas secara intensif dalam R-APBD tahun 2023. Dalam penyusunan R-APBD 2023, Diskes Kota Pekanbaru mengajukan anggaran sebesar Rp269,578 miliar. Anggaran ini diajukan berdasarkan dengan keputusan Walikota Nomor 50 Bappeda 1252 tahun 2022 tanggal 28 Juni kemarin.

"Jumlah pagu anggaran Dinas Kesehatan untuk tahun 2023 itu sebesar Rp269,578 miliar. Yang mana anggaran ini terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp142,766 miliar. Kemudian, anggaran kesehatan di luar gaji dan tunjangan itu sebesar Rp126,812 miliar," kata Kepala Diskes Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldy.

Selain gaji dan tunjangan, Zaini mengungkapkan bahwa pembelian alat kesehatan (Alkes) hingga obat-obatan juga dianggarkan dalam penyusunan R-APBD 2023.

"Ya, kita memang ada untuk melakukan pembelian alat kesehatan sebesar Rp4,9 miliar. Itu kita usulkan melalui dana alokasi khusus ke pemerintah pusat. Termasuk juga obat-obatan sejumlah Rp3 miliar," jelasnya.

Diskes Kota Pekanbaru juga mengusulkan pose anggaran sebesar Rp20 miliar untuk program JKN-KIS dalam R-APBD tahun 2023.

"Untuk anggaran KIS tahun 2023 yang diajukan sebesar Rp20 miliar dan itu bisa mengcover satu tahun. Sehingga jika masyarakat membutuhkan, anggarannya tersedia. Mudah-mudahan tahun depan kebutuhan masyarakat akan jaminan kesehatan bisa terpenuhi," paparnya.

"Kami sudah menganggarkan untuk JKN-KIS ini sebesar Rp20 miliar. Dimana, anggaran untuk memberi jaminan kesehatan kepada masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan ataupun masyarakat yang tidak mampu yang beberapa waktu lalu yang dinon-aktifkan karena diperlukan verifikasi dan validasi data yang terbaru," sambungnya

Sementara, Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan menyampaikan, salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran murni tahun 2023 ini yaitu masalah insentif tenaga kesehatan (Nakes), yang hingga kini belum dicairkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Padahal, Nakes merupakan garda terdepan dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

"Masalah anggaran tahun 2023 yang kita bahas bersama Diskes tadi, itu ada yang mengganggu. Diantaranya masalah insentif Nakes tahun 2021 lebih kurang Rp5,6 miliar sampai sekarang belum dibayar," imbuhnya.

Ervan pun mendesak Pemko Pekanbaru untuk segera mencairkan apa yang menjadi hak bagi tenaga kesehatan dalam wabah Covid-19.

"Itu harus segera cepat dibayar. Apalagi masalah Covid-19 ini sudah lama dan situasinya kini makin melandai," tukasnya.

(gl/km)