SUARAaktual.co | Pekanbaru,_ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023, Selasa (22/11/2022).

Rapat paripurna masa sidang ke-13 masa sidang kesatu tahun 2022/2023 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST MT didampingi didampingi Dua Wakil Ketua lainnya Tengku Azwendi Fajri SE dan Ir Nofrizal MM.

Sedangkan dari Pemko Pekanbaru, dihadiri oleh Plt Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution serta sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Sesuai kesepakatan MoU antara DPRD dan Pemko Pekanbaru, Ranperda APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023 berjumlah sebesar Rp 2,699 Triliun. Dimana, target pendapatan asli daerah atau PAD Kota Pekanbaru pada tahun 2023 dipatok sebesar Rp 961 Miliar.

Secara umum, pandangan umum fraksi yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Pekanbaru menyoroti minimnya realisasi pendapatan asli daerah sehingga tidak mencapai target.

Sebanyak 7 Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru secara bergantian menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD Kota Pekanbaru TA 2023.

Juru bicara Fraksi PKS Yasser Hamidy menyoroti realisasi PAD Kota Pekanbaru yang selalu tidak mencapai target. Hal ini harus menjadi catatan bagi Pj Walikota Pekanbaru kedepannya.

"Berdasarkan data Bapenda Kota Pekanbaru, realisasi PAD tertinggi yang pernah dicapai sebesar Rp 710 Miliar pada tahun 2019 lalu," kata Yasser.

Selanjutnya, juru bicara Fraksi Gerindra Plus Nurul Iksan mengatakan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga.

"Pemko harus menganggarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini karena ini sangat membantu masyarakat," tegas Nurul.

Selain itu, ia juga mempertanyakan PAD Kota Pekanbaru dalam 5 tahun terakhir selalu tak tercapai. Padahal, setiap tahun usaha di Kota Pekanbaru selalu bertambah.

"Kami minta lebih diintenskan lagi menarik pajak unggulan seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame dan retribusi lainnya," ucapnya.

Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Pangkat Purba SH menyampaikan bahwa fraksinya menginginkan APBD tahun anggaran 2023 harus menyentuh visi misi Kota Pekanbaru.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga menilai Pemko Pekanbaru masih belum serius dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah karena selalu tidak mencapai target.

"Potensi pajak dan retribusi daerah cukup banyak namun belum tergarap dengan baik," ujar Purba.

Juru bicara Fraksi PAN Indra Sukma berharap arah pembangunan Pemko Pekanbaru pada tahun 2023 mendatang terutama dalam penghapusan angka kemiskinan ekstrim.

"Kami dari Fraksi PAN juga ingin Pemko Pekanbaru untuk dapat memaparkan proyeksi pendapatan asli daerah serta belanja daerah yang pro rakyat," imbuh Indra.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Robin Eduar mengatakan, persoalan banjir dan masalah jalan berlubang hingga kini masih menjadi keluhan dominan yang disampaikan masyarakat.

"Penanggulangan banjir, penanganan sampah hingga perbaikan jalan-jalan berlubang harus menjadi skala prioritas Pj Walikota Pekanbaru dalam APBD 2023," tutur Robin.

Selain itu, Lanjut Robin, penanganan penyakit DBD dan pelayanan Posyandu, pembangunan infrastuktur dasar, program beasiswa, vaksinasi boster dan pemberian modal bagi pelaku UMKM juga diharapkan menjadi perhatian serius Pemko Pekanbaru kedepan.

Juru Bicara Fraksi Partai Hanura Nasdem Zulfahmi SE menyampaikan, APBD Pekanbaru 2023 yang berjumlah Rp 2,699 Triliun diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

"Jangan ada lagi ada hutang tunda bayar dan juga Silpa pada tahun 2023 mendatang," harap Zulfahmi.

Terakhir, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Hj Masni Ernawati mengungkapkan, Pandemi Covid-19 masih akan memberikan dampak terhadap struktur APBD Pekanbaru tahun 2023 mendatang.

"Secara global, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak ekonomi menjadi terpuruk sehingga, dibutuhkan upaya dan inovasi dari Pemko Pekanbaru untuk perbaikan perekonomian daerah," singkat Erna.

Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST MT mengatakan bahwa Pemko Pekanbaru butuh sejumlah terobosan baru dan strategi jitu dalam mencapai target PAD tahun 2023.

"Tentunya Pemko harus mempunyai strategi. Terutama Pj Walikota bersama Sekdako, TAPD dan DPRD Pekanbaru terkait penetapan target PAD. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi. Kemudian, target PAD ini kan masih ada APBD Perubahan juga. Namun bila tidak tercapai, kita masih punya APBD Perubahan untuk mengatur postur APBD Pekanbaru 2023," jelas Politisi Gerindra ini.

Sementara itu, Plt Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengungkapkan bahwa dalam Pemko Pekanbaru akan melakukan sejumlah inovasi dan evaluasi dalam merealisasikan target PAD tahun 2023 mendatang. Dimana, peningkatan PAD akan menjadi fokus Pemko Pekanbaru bersama OPD terkait.

"Jadi memang untuk PAD sendiri, Pak Pj Walikota sudah memberikan arahan agar kita melakukan inovasi dan evaluasi serta memperbaharui data agar target realisasi bisa lebih tinggi. Baik itu sektor reklame, parkir dan retribusi sampah, ini akan kita tingkatkan supaya sektor penerimaan ini bisa naik," papar Indra Pomi.

(glr/km)