SUARAaktual.co | JAKARTA,--Sekjen Departemen Dalam Negeri Dr. Drs. H. Suhajar Diantoro, M.Si. mengatakan tidak ada penetapan Pjs Gubenur sebelum masa jabatan Gubernur berakhir pada tahun berjalan.

Pjs Gubernur dilantik apabila masa jabatan  Gubernur suatu daerah telah berakhir. Dengan kata lain sebelum masa jabatan Gubernur berakhir tidak ada pelantikan Pjs Gubernur, kata Suhajar saat jadi pembicara seminar yang digelar Asosiasi DPRD belum lama ini di Gedung Parlemen

Wakil ketua Komisi II DPR RI  Syamsurizal mengatakan pemerintah belum memutuskan tentang Pjs Gubernur Riau karena masih dalam pembahasan di internal pemerintah.

Ia membantah berada dibalik isu Pjs Gubernur Riau. "Kalau ada yang sampai bilang begitu mengada ngada namanya dosa itu", tandas Syamsurizal politisi Fraksi PPP seusai pembahasan 3 RUU Pemekaran Propinsi Papua di Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Didalam UU 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur klausul bahwa kepala daerah yang berakhir pada masa jabatan 2023 termasuk kedalam percepatan Pilkada 2024 akan ditunjuk Pjs nya, jelasnya.

"Belum tau apakah Gubernur Riau  termasuk dan sekarang masih dipelajari Mendagri ", katanya.   

Gubernur Riau dipilih tahun 2018 dilantik tahun 2019 artinya berakhir pada tahun 2024. Komisi II belum pernah membuat keputusan Pjs jabatan Gubernur Riau soal itu, ujarnya.

Sebaliknya pada hasil Pilkada 9 Desember 2020 yang berakhir tahun 2025 termasuk yang dipercepat masuk kedalam Pilkada Serentak Desember tahun 2024. Saya di Komisi II tugasnya  mengawasi tegaknya Undang Undang, katanya.

Sementara itu dalam diskusi Pjs kepala daerah yang berlatar belakang Militer atau Polisi kembali  mengemuka agar mundur lebih dulu walau diatur UU ASN.

Mendagri sekarang sedang membuat aturan baru terkait Pjs Kepala Daerah yang dijabat Militer atau Polisi. Kita sedang tunggu aturan itu dan media agar menyuarakan ini, kata Guspardi Gaus anggota Komisi II secara terpisah**( win )

Loading...