Pilihan Editor Galeri Foto AdvertorialPopular
   
 
Ini Alasannya, Kepala Daerah Se-Indonesia Minta Penghapusan Honorer Ditunda
Rabu, 22 Juni 2022 - 11:55:33 WIB
TERKAIT:
   
 

SUARAaktual.co | Pekanbaru,_ Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) meminta agar pemerintah menunda penghapusan tenaga honorer.

Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan menyampaikan hal tersebut saat Rakernas XIV APKASI di Bogor, Jawa Barat.

Menurutnya, penundaan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi isu dan politisasi penghapusan pegawai honorer menjelang Pemilu 2024.

Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir dalam acara pada Sabtu (18/6/2022) tersebut.

"Kami berharap kebijakan penghapusan ini dapat ditunda setelah selesainya Pemilu serentak tahun 2024," ujarnya, dilansir suaraaktual.co dari Oke NTT.

“Hal ini untuk mengeliminir politisasi penghapusan pegawai honorer menjelang tahun Pemilu 2024,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sutan mengatakan ada salah satu isu krusial yang menjadi sorotan dari para bupati di daerah.

Salah satunya, soal PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terkait dengan Penghapusan Pegawai Honorer.

Saat ini, ribuan pegawai honorer di daerah tengah mengalami keresahan akibat adanya PP tersebut.

Ia menilai penghapusan tenaga honorer dapat menimbulkan permasalahan sosial karena menyebabkan banyaknya pengangguran di daerah.

Selain itu PP Nomor 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait dengan Pemberian Insentif Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah juga menjadi perhatian.

Pasalnya, belum ada Peraturan Menteri yang mengatur soal pemberian insentif tersebut.

Sehingga sampai saat ini, kepala daerah termasuk para bupati tidak berani mengambil atau menerima insentif tersebut.

Kemudian isu terakhir yakni terkait rencana kenaikan Pendapatan Kepala Daerah yang sampai saat ini belum juga terealisasikan.

APKASI kemudian mengusulkan konsep mengambil Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pendapatan kepala daerah sehingga tidak memberatkan pusat.

Selain itu, hal tersebut juga membuat kepala daerah berlomba-lomba meningkatkan PAD masing-masing.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kegiatan rakernas yang bisa memberikan feedback positif.

Ia berpesan kepada bupati agar menjadikan rakernas sebagai wadah menyuarakan aspirasi dari persoalan-persoalan di daerah.

(rd/kom)


Loading...




 
Berita Lainnya :
  • Bupati Kasmarni Launching Si Bos dan Konseling Keliling LK3, Sahabat Keluarga
  • Pemkab Bengkalis Boyong Petani Duren di Hadapan Gubri syamsuar
  • 1020 Siswa MDTA Mandau dan Batin Solapan di Wisuda, Bupati Harapkan Jadi Insan Qurani
  • Gubri Syamsuar, Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan
  • Pemkab Bengkalis, Usulkan P3K Formasi Guru ke Pusat
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2021 SUARAAKTUAL.CO, all rights reserved