Pilihan Editor Galeri Foto AdvertorialPopular
   
 
Pemerintah Berencana Keluarkan Moratarium PKPU, Ini Tanggapan BPKN RI!
Jumat, 24 September 2021 - 11:54:05 WIB
Rolas Budiman Sitinjak, Ketua Komisi Advokasi BPKN-RI.
TERKAIT:
   
 

SUARAaktual.co | Indramayu,_ Isu yang beredar soal Pemerintah berencana mengeluarkan moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menghentikan pengajuan perkara-perkara PKPU dan kepailitan selama 3 (tiga) tahun.

Namun demikian, sebelum diterbitkannya Perppu terkait moratorium tersebut, maka perlu kebijaksanaan dalam melihat secara utuh dan menyeluruh terkait instrumen PKPU maupun kepailitan. PKPU merupakan wadah restrukturisasi dengan kepastian hukum berdasarkan putusan pengadilan, yang membawa spirit perdamaian (homologasi) antara debitur dan kreditur.

Rolas Budiman Sitinjak, Ketua Komisi Advokasi BPKN-RI menyampaikan keinginan menunda PKPU tersebut jangan sampai malah merugikan masyarakat sebagai Konsumen, terang budiman dalam keterangan tertulis yang diterima suaraaktual, Jumat (24/09/21).

"Saya mengkhawatirkan apabila tak diatur secara rinci dan jelas, maka moratorium PKPU tersebut konsumen paling dirugikan, kebanyakan masyarakat bawah yang terdampak."

Rolas berpendapat pemerintah sebaiknya membuat kajian mendalam atas wacana moratorium PKPU ini. Menurutnya bisa ada berbagai opsi seperti diberlakukan terlebih dulu terhadap perusahaan plat merah.

"Saya khawatir kalau diberlakukan sama semua malah tidak membuat ketidakadilan. Sangat penting memperhatikan hak konsumen," katanya.

Pemerintah wajib mempertimbangkan nasib kreditur-kreditur beritikad baik yang sudah bekerja atau menjual produk mereka atau menyalurkan kredit kepada debitur namun tidak mendapatkan pembayaran. Tanpa upaya PKPU dan kepailitan, maka opsi satu-satunya bagi kreditur adalah melalui upaya hukum gugatan perdata yang dalam kondisi sebelum moratorium PKPU dan kepailitan saja dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Prinsip atau legal standing BPKN-RI menilai rencana adanya Perppu Moratorium PKPU tersebut adalah agar pemerintah memastikan negara hadir dan memastikan konsumen mendapatkan haknya. "Jangan sampai malah hak konsumen terganggu," tutup Rolas.
(wt)






Loading...




 
Berita Lainnya :
  • Warga Mengeluh Pustu Kampung Tarutung Tak Aktif
  • ABRI Manunggal, Masyarakat Sekayan Merasa Terlindungi Dari Intimidasi
  • BMKG Sebut Provinsi Riau Ada Hotspot Di Kabupaten Pelalawan
  • Waspada! Potensi Hujan Lebat, Petir dan Angin Kencang Masih Terjadi di Provinsi Riau
  • PGRI Dukung Kebijakan Disdik Riau Melarang Acara Mewah Perpisahan Siswa di Hotel
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2024 SUARAAKTUAL.CO, all rights reserved