SUARAaktual.co | Pekanbaru,_ Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) DPRD Riau menggelar rapat kerja secara virtual terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diruang Komisi III DPRD Riau, Senin (02/08/2021)

Ketua Pansus DPRD Provinsi Riau Karmila Sari mengungkapkan, pertemuan ini membahas tentang kewenangan investasi pemerintah daerah seperti regulasi operasional dan supervisi.

"Penerapan adanya perencanaan investasi, ada di pasal 17 dan di pasal 18", ujarnya.

Ia mengatakan, dalam pasal itu disebutkan bahwa pengelolaan investasi ada klausul yang mengikutsertakan DPRD untuk pemilihan pengelola investasi.

"Dalam Perda investasi, BPKAD hanya dalam ruang lingkup barang milik daerah, akuntasi, pelaporan dan bidang anggaran", ujar politisi asal fraksi Golkar tersebut.

Karmila Sari mengungkapkan, berdasarkan kegiatan ataupun pengalaman sebelumnya, ada beberapa investasi-investasi yang tidak jelas ujung ceritanya.

Ketua fraksi Golkar DPRD Riau itu menjelaskan, bahwa di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 52 menempatkan BPKAD untuk perangkat dan fokus penganggaran.

Terkait hal ini, Karmila Sari pun meminta masukan dari Kemendagri untuk leeding sektor tersebut.

Turut hadir pada rapat Ranperda dan Ranpergub itu diantaranya, Direktur PHD Kementerian Dalam Negeri Marhun, BUMD LKAIJ Keuda Munadi dan Biro Hukum Provinsi Riau. Rapat yang dilaksanakan secara virtual di Ruangan Komisis III DPRD Provinsi Riau.
(adv/fin)

Loading...

	Berita Lainnya :
	Bupati Tapsel Sampaikan LKPJ Tahun 2023 ke DPRD LAMR Terima Kunjungan PKDN Sespimti Polri Zoefri Arie Harahap Siap Bertarung di Pilkada Sergai 2024 Kiki Handoko Sembiring Daftar ke Golkar Sebagai Calon Bupati Deli Serdang Kuansing Maju Berkeadilan, Nama Cak Mus Mulai jadi Pembahasan