SUARAaktual.co | Padangsidimpuan-
Sejumlah Guru Honorer di Kota Padangsidimpuan merasa kecewa atas munculnya pernyataan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi tentang penundaan/pembatalan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Berita tentang pembatalan penerimaan PPPK ini sampai ke daerah setelah pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI) melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Sumut pada Selasa (13/7) di Medan.

Seperti diketahui bahwa ratusan guru honorer di Kota Padangsidimpuan sudah mengikuti proses seleksi dan pemberkasan dalam memenuhi persyaratan penerimaan PPPK yang sudah dibuka pemerintah. Tapi baru baru ini muncul pernyataan Gubsu Edy Rahmayadi yang membatalkannya dan lebih cendrung mengalokasikan anggaran PPPK ke Proyek Infrastruktur.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padangsidimpuan melalui Seretaris BKD, Eddi Siregar pada Kamis (15/7) saat di pertanyakan mengenai pembatalan ini menyatakan bahwa pihaknya sejauh ini belum menerima surat dari BKD Sumut tentang penundaan atau pembatalan tersebut.

“kita belum menerima suratnya dari BKD provinsi, yang jelas sampai kemarin sudah lebih dari dua ratus pelamar yang selesai pemberkasan” jelas Eddi Siregar.

Ketua Asosiasi Guru Honorer Kota Padangsidimpuan, M. Najib Rangkuti sangat menyesalkan kebijakan Gubsu yang lebih cendrung mendanai proyek infrastruktur dari pada mendanai dunia pendidikan di Sumatera Utara ini.

“Sepertinya Gubsu lebih cendrung main proyek dari pada memperbaiki dunia pendidikan. Sementara itu guru honorer sangat berharap di terima melalui jalur PPPK agar ada sedikit perbaikan kesejahteraan mereka” ucap Najib dengan nada kecewa.

Pemerhati pendidikan Kota Padangsidimpuan, Nasruddin Nasution saat dimita tanggapannya tentang hal ini mengatakan bahwa ia menilai kalau Gubsu itu tidak konsisten. Pasalnya, bila memang tidak ada penerimaan, maka sebaiknya dari awal kran PPPK ini jangan di buka. “ kalau memang Gubsu ini konsisten, dari awal jangan dibuka penerimaannya. Jangan setelah tahap pemberkasan malah di batalkan, ini namanya Gubsu dianggap lagi PHP, ”ujarnya.

Pada bahagian lain Nasruddin Nasution mencoba memahami kebijakan yang diambil Gubsu ini, mengingat selama memimpin Sumut, Edy belum menunjukkan kinerja yang layak di apresiasi pada bidang infrastruktur di luar kota Medan.

“Mungkin inilah kesempatan bagi Gubsu untuk membangun infrastruktur di daerah. Kalau masalah honorer yang ikutan PPPK harus pasrah walau tak rela” sebutnya.

(DP/***)

Loading...