Pilihan Editor Galeri Foto AdvertorialPopular
   
 
Demo Kantor Lukas, Kapolda Ancam Bubarkan Koalisi Rakyat Papua
Senin, 28 Juni 2021 - 09:35:11 WIB
Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri (Arsip Humas Polda Papua)
TERKAIT:
   
 

SUARAaktual.co | Jakarta,_ Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius D. Fakhiri meminta masyarakat tak menggelar aksi di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Mathius menegaskan bakal membubarkan massa yang masih nekat turun ke jalan.

"Kami dari kepolisian, tidak memberikan izin untuk melakukan aksi unjuk rasa atau yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah banyak. Apabila masih ada masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut, kami dari kepolisian akan membubarkannya," kata Mathius usai melakukan rapat koordinasi dengan Kemendagri di Jayapura, Minggu (27/6) sperti dilansir dari cnn indonesia.

Mathius menegaskan bakal memproses hukum apabila terdapat masyarakat yang mencoba membuat situasi Papua tak kondusif dan berujung pada tindak kekerasan. Rencananya, warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua itu bakal menggelar aksi unjuk rasa di pelbagai titik di Jayapura.

"Saat ini varian Covid-19 sedang berkembang, dengan mengumpulkan banyak orang tentunya dapat menyebarkan Covid-19 itu kepada siapapun yang mengikut aksi unjuk rasa," ujarnya.

Mathius dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Papua telah mendapat penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan Kemendagri terkait penunjukan Plh Gubernur Papua.

Ia mengklaim bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe telah meminta masyarakat tak menggelar aksi unjuk rasa dalam bentuk apapun yang dapat menganggu keamanan di Bumi Cenderawasih.

"Atas penyampaian beliau tersebut, saya sangat berharap masyarakat Papua yang tadi mengatasnamakan Pak Gubernur, jangan menggunakan intelektual untuk melakukan hal yang tidak benar," ujarnya.

Sebelumnya Kemendagri menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua selama Lukas Enembe dirawat di Singapura.

Penunjukan itu lantas membuat Lukas geram. dia merasa penunjukan melalui surat Dirjen OTDA itu malaadministrasi. Lukas mengatakan bakal mengadukan masalah tersebut ke Presiden Joko Widodo.

Ratusan aparat TNI-Polri pun telah disiagakan untuk mengantisipasi demonstrasi di sekitar Kantor Gubernur Papua. Mereka akan mengadang massa pendukung Lukas yang hendak menduduki Kantor Gubernur Papua.
(rd/km)






Loading...




 
Berita Lainnya :
  • Bulan Suci Ramadhan 1445 H , Dreg' s Polres Sergai Berikan Bantuan Sembako
  • Camat Sentra Tinjau Proses Normalisasi Sungai Sinambek Sentajo
  • Lahan Ulayat Dijual, Sekretaris KTH Sungai Otan Tunggal Mandiri Kesal pada Kades Sungai Sarik
  • Pj Wako Pekanbaru Muflihun Ini Berakhir 23 Mei 2024, SF Haryanto: Pemprov Riau Segera Usulkan Calon
  • Usai Ambil Putusan KI Riau Edwar Pasaribu Datangi Pemko Minta Dokumen Parkir
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2024 SUARAAKTUAL.CO, all rights reserved