Pilihan Editor Galeri Foto AdvertorialPopular
   
 
BPKN RI Akan Sikapi Pemberitaan Malnutrisi pada Produk Nestle
Kamis, 10 Juni 2021 - 17:05:52 WIB
TERKAIT:
 
 

SUARAaktual.co | Jakarta,_ Badan Perlindungan Konsumen Nasional - Republik Indonesia (BPKN-RI) akan menyikapi pemberitaan malnutrisi (kelebihan maupun kekurangan gizi) pada produk Nestle yang dikabarkan pada media Financial Times, Kamis (10/6/2021).

Pada pemberitaan media Financial Times akhir-akhir ini, terkait bocornya dokumen internal Nestle banyak menjadi diskursus publik. Dalam dokumen tersebut berisi pernyataan petinggi Nestle Global yang menyebut lebih dari 60 persen produk Nestle tidak memenuhi standar kesehatan yang berlaku/produknya tidak sehat.

Dokumen internal Nestle dalam laporan Financial Times disebutkan bahwa produk tak sehat Nestle adalah tidak memenuhi standar Australia Health Rating System dengan ambang batas poin 3,5. Yang mana dalam pemberitaan tersebut berkaitan dengan pencantuman kandungan gizi produk, khususnya kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) sebagai salah satu faktor risiko penyebab Penyakit tidak Menular (PTM) jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan.

Untuk meredam keresahan informasi yang beredar di masyarakat, hari ini Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI langsung melakukan pertemuan secara simultan dengan PT Nestle Indonesia dan BPOM RI.

Pada kesempatan itu, Rizal E Halim turut menyampaikan terkait pemberitaan Financial Times, menurutnya pada laporan tersebut perlu diklarifikasi oleh otoritas terkait seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, Perguruan Tinggi, dan juga “honest” dari pelaku usaha demi melindungi masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu BPKN RI berharap hasil koordinasi nantinya dapat digunakan
untuk klarifikasi publik khususnya terkait pemberitaan Financial Times tersebut," Ucap Rizal E Halim.

Kemudian, Ketua BPKN RI, Rizal E Halim mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan bijak ketika melakukan konsumsi suatu produk dengan memeriksa label dan berbagai informasi yang tertera pada kemasan.

Sebagai refleksi dari visi misi Presiden Joko Widodo, maka seluruh perangkat Pemerintah diminta untuk dapat bekerja secara proaktif meninggalkan kebiasaan lama demi mengedepankan pelayanan pada masyarakat khususnya terkait dengan keamanan dan keselamatan masyarakat.

Arahan Presiden ini tentunya cukup jelas untuk ditindaklanjuti di masing masing sektor sehingga akselerasi berbagai program Pemerintah bisa ditingkatkan. Dalam permasalahan ini BPKN RI mengusulkan untuk melakukan pendekatan-pendekatan label dikemasan agar mudah dipahami konsumen dan memberikan edukasi kepada masyarakat baik dari sisi pelaku usaha maupun otoritas terkait.

"BPKN-RI dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan kembali dengan BPOM dan PT Nestle untuk mendapatkan informasi data-data terkait produk kemasan, dan dari hasil penelitian BPKN," terang Rizal.

Koordinasi tersebut nantinya akan menjadi salah satu referensi bagi BPKN RI dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait permasalahan nilai gizi khususnya kandungan GGL pada makanan dan minuman dalam kemasan sehingga dapat memitigasi resiko kedepannya bagi rakyat Indonesia.

"Memang persoalan kelebihan GGL relatif sulit ditemukenali dalam waktu singkat karena dampaknya perlahan dalam beberapa waktu ke depan. Kita tidak ingin generasi muda bangsa menghadapi persoalan yang
sebenarnya sedang dialami generasi saat ini seperti penyakit diabetes, jantung, hipertensi, dan lain sebagainya," ungkap Rizal.

Selanjutnya, BPKN RI juga mendukung penyelenggaran perlindungan konsumen bersama otoritas dan seluruh stakeholder produk pangan makanan dan minuman yang ada di Indonesia dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat di dalam meningkatkan pemahaman akan informasi nilai gizi khususnya kandungan GGL pada makanan dan minuman dalam kemasan.

Malnutrisi dalam suatu produk dengan segala bentuknya (baik kelebihan maupun kekurangan gizi) merupakan tantangan global yang serius, yang mana nantinya akan menimbulkan permasalahan kesehatan pada konsumen sehingga banyak yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam mengatasi permasalahan ini.
(MH)


Loading...




 
Berita Lainnya :
  • Menunjang Perekonomian Warga Masyarakat Desa Sebani
  • Pungli Pengurusan Dokumen Surat Izin UMKM, Dua Wanita ASN Kecamatan Bangko Pusako di OTT Polres Rohi
  • Wali Kota Sidimpuan Dorong Pegawai Pemerintah Non ASN Daftar BPJS Ketenagakerjaan
  • Masjid Paripurna Al Mukhlisin Wakili Sail Lomba Prokes Rumah Ibadah
  • PMI Kota Padangsidimpuan Gelar Muskot
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2021 SUARAAKTUAL.CO, all rights reserved