Pilihan Editor Galeri Foto AdvertorialPopular
   
 
Puan Diminta Fokus Bertugas Hingga Pasal Penghinaan Presiden
Kamis, 10 Juni 2021 - 09:10:28 WIB
Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dok DPR
TERKAIT:
 
 

SUARAaktual.co | Jakarta,_ Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang menjadi pejabat publik diminta fokus menjalankan tugas.

Mereka diminta tak memikirkan hal lain selain tugas mereka, termasuk soal pencalonan dalam Pemilih Presiden (Pilpres) 2024.

"Termasuk kepada Mbak Puan (Ketua DPR Puan Maharani), saya sarankan berkonsentrasi sebagai ketua DPR. DPR itu kan anggaran, legislasi, maupun pengawasan," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR itu meminta kader tak meributkan soal pencalonan presiden.

Apalagi berupaya melakukan pencitraan untuk meraih perhatian publik saat proses Pilpres 2024 masih lama. Dia menyebut simpati publik cukup dapat diambil jika pejabat menunjukkan kinerja. 

"Pekerjaan kamu apa. Gubernur ya konsentrasi (jadi) gubernur. Pekerjaan saya menko (menteri koordinator), ya konsentrasi sebagai menko," ungkap dia seperti dilansir dari medcom.

UniversitasPertahanan (Unhan) bakal memberikan gelar profesor (guru besar tidak tetap) kepada Presiden ke-5 itu. Pemberian gelar itu didasari beberapa alasan.

"Saat itu disampaikan tiga alasan. Pertama, Megawati dianggap memiliki dan menguasai tacit knowledge tentang ilmu pertahanan, khususnya bidang kepemimpinan strategis," ujar Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri seperti dikutip dari Antara, Rabu, 9 Juni 2021.

Rokhminmerupakan salah satu pihak yang mempromosikan agar Unhan memberi gelar tersebut. Pada November 2020, dia dan beberapa guru besar lain memberikan penilaian atas pengetahuan Megawati.

Terkaitsoal pasal penghinaan terhadap presiden. Keberadaan pasal penghinaan presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendapat dukungan. Bahkan, ketentuan tersebut disarankan berlaku untuk semua masyarakat.

"Tidak hanya diterapkan untuk presiden ataupun DPR saja, tapi diterapkan untuk semua warga negara. Jadi jika ada yang mendapat perilaku penghinaan, sudah ada aturannya yang jelas," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.

BendaharaUmum (Bendum) DPP Partai NasDem itu meyakini keberadaan ketentuan yang ada di Pasal 218 dan 219 KUHP versi revisi KUHP itu tak akan membungkam kritik. Pasal tersebut hadir untuk menyetop pernyataan yang menghina pribadi pimpinan negara.


Loading...




 
Berita Lainnya :
  • Menunjang Perekonomian Warga Masyarakat Desa Sebani
  • Pungli Pengurusan Dokumen Surat Izin UMKM, Dua Wanita ASN Kecamatan Bangko Pusako di OTT Polres Rohi
  • Wali Kota Sidimpuan Dorong Pegawai Pemerintah Non ASN Daftar BPJS Ketenagakerjaan
  • Masjid Paripurna Al Mukhlisin Wakili Sail Lomba Prokes Rumah Ibadah
  • PMI Kota Padangsidimpuan Gelar Muskot
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
     
     
    Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan
    © 2016-2021 SUARAAKTUAL.CO, all rights reserved