SUARAAKTUAL.CO | JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2021 sebesar Rp 63,6 triliun atau 0,36% dari produk domestik bruto (PDB).

Defisit sebesar 0,36% terhadap PDB tersebut sama dengan 6,3% dari defisit yang ditetapkan dalam APBN, yakni 5,7% dari PDB atau Rp 1.006,4 triliun.

"Kalau dibandingkan tahun lalu Rp 61,8 triliun, terjadi kenaikan 2,8%, tetapi kita lihat defisit dari 0,36% PDB lebih rendah dibandingkan tahun lalu 0,4% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Defisit sebesar itu menurutnya terjadi karena realisasi penerimaan negara yang pada Januari Rp 219,2 triliun lebih rendah dibandingkan realisasi belanja yang telah mencapai Rp 282,7 triliun.

Pendapatan negara Rp 219,2 triliun telah mencapai 12,6% dari target APBN Rp 1.743,6 triliun atau tumbuh 0,7% dibandingkan periode sama 2020, yaitu Rp 217,6 triliun.

Pertumbuhan pendapatan negara ditunjang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 1,7% dibandingkan Februari tahun lalu Rp 178,6 triliun serta lebih baik dibandingkan Januari 2021 yang terkontraksi 15,3%.

Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan pajak Rp 146,1 triliun, serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 35,6 triliun.

Penerimaan pajak terdiri atas PPh migas Rp 5,1 triliun serta pajak nonmigas Rp 141 triliun yang meliputi PPh non migas Rp 80,2 triliun, PPN Rp 59,1 triliun, PBB Rp 0,2 triliun, dan pajak lainnya Rp 1,5 triliun.

Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp 35,6 triliun meliputi realisasi cukai Rp 28,3 triliun, bea masuk Rp 5 triliun, serta bea keluar Rp 2,4 triliun.

Pendapatan negara turut ditunjang oleh PNBP yang pada Januari 2021 mencapai Rp 19,1 triliun dan hibah Rp 0,1 triliun.

Di sisi lain, belanja negara yang mencapai Rp 282,7 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 179,7 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 103 triliun. Transfer ke daerah mencapai Rp 99,2 triliun dan dana desar Rp 3,8 triliun.

Belanja pemerintah pusat meliputi belanja non K/L Rp 82,7 triliun dan belanja K/L Rp 97 triliun, terdiri atas belanja pegawai Rp 29,2 triliun, belanja barang Rp 18,2 triliun, belanja modal Rp 22,8 triliun, serta belanja bantuan sosial Rp 26,8 triliun.***/ril

Loading...